PENDIDIKAN POLITIK PADA GENERASI MUDA TERHADAP PLURALISME BANGSA

Alfian Dwi Primantoro

Guru PKn SMP Terpadu Ponorogo

alfiandwiprimantoro@gmail.com

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk social yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Setiap manusia memerlukan manusia lain dalam berbagai tingkatan kelembagaan. Di suatu Negara terutama di Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana kesemua perbedaan itu menjadi satu karena adanya rasa pluralisme dan patriotisme yang telah tertanam di tiap-tiap diri bangsa Indonesia itu sendiri. Karena adanya berbagai macam perbedaan itu muncul rasa saling menghormati dan toleransi yang mengakibatkan semakin kuatnya rasa pluralisme suatu bangsa itu terutama kepada generasi muda.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pluralisme

PENDAHULUAN

Pluralisme sendiri sebenarnya sangat penting sekali, bagi sebuah negara yang terdiri dari beraneka suku bangsa, etnis atau kelompok sosial lainnya, termasuk dalam hal ini negara Indoneisa, asalkan pengertian dari pluralisme kembali ke asalnya, yaitu toleran, seperti halnya yang diungkapkan cendikiawan muslim Masykuri Abdillah yang mengatakan pluralisme merupakan sikap menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai keniscayaan.

Dengan semakin beraneka ragamnya masyarakat dan budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda-beda, dan hal tersebut bisa menimbulkan konflik diantara individu masyarakat tersebut, untuk itulah diperlukan paham pluralisme yang mengacu kepada pengertian toleransi, untuk mempersatukan kebhinekaan suatu bangsa.

Apalagi apabila kita melihat pedoman dari bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang mempunyai pengertian berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu, yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralisme untuk menjaga persatuan dari kebhinekaan bangsa, asalkan pengertian pluralisme adalah toleransi. Dimana pedoman itu telah tercantum pada lambang Negara kita yang didalamnya telah terangkum dasar Negara kita juga.

Pluralisme moral atau relativisme moral adalah titik berdiri konsep di mana orang percaya bahwa kebenaran atau pembenaran dari penilaian moral tidak mutlak, tetapi relatif terhadap beberapa kelompok orang yang berbeda. Tetapi tidak salah untuk beberapa pertimbangan menuju ke ketidaksepakatan tertentu yang diusulkan oleh orang-orang dari budaya yang berbeda dan masyarakat yang berbeda pula. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri

Pluralisme sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu pluralism, dan berdasarkan dari wikipedia, pluralism mempunyai pengertian “Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan)”.

Seiring berjalannya waktu pengertian pluralisme telah banyak mengalami perkembangan, yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kepentingan dari beberapa pihak, salah satu perkembangan definisi dari pluralisme yang lebih spesifik adalah seperti yang diungkapkan oleh John Hick, yang mengasumsikan pluralisme sebagai identitas kultural, kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman modern, karena agama-agama tersebut akan berevolusi menjadi satu.

Pengertian pluralisme diatas mempunyai anggapan bahwa semua agama adalah sama, hal inilah yang kemudian disalah gunakan oleh beberapa orang tertentu untuk merubah suatu ajaran agama    agar sesuai dengan ajaran agama lain.

Kondisi tersebut jelas tidak berlaku untuk negara Indonesia, dimana kebhinekaan merupakan salah satu pedoman bangsa, dengan beragamnya suku bangsa dan agama di Indonesia, pengertian pluralisme versi John Hick akan sangat mengganggu, dan bisa menimbulkan konflik yang hanya berlandaskan emosi, karena penduduk Indonesia untuk saat ini, sangat mudah sekali terpengaruh oleh suatu informasi tanpa mau mengkaji lebih dalam.

PEMBAHASAN 

  1. Membangun Pluralisme Bangsa dengan Beberapa Perbedaan

Pemikiran yang berhubungan dengan manusia pada hakikatnya adalah gambaran yang dimiliki tentang manusia ( Rahman Zainuddin, 1992:81 ). Berdasarkan asumsi-asumsi itulah selanjutnya para pemikir menyusun dan mengembangkan teori-teorinya. Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual.    

Setiap manusia memerlukan manusia lain dalam berbagai tingkatan kelembagaan. Negara merupakan lembaga manusia yang paling luas, yang berfungsi untuk menjamin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang melampaui kemampuan lingkungan-lingkungan social lebih kecil. Di suatu Negara terutama di Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana kesemua perbedaan itu menjadi satu karena adanya rasa pluralisme dan patriotisme yang telah tertanam di tiap-tiap diri bangsa Indonesia itu sendiri.

Karena adanya berbagai macam perbedaan itu muncul rasa saling menghormati dan toleransi yang mengakibatkan semakin kuatnya rasa pluralisme suatu bangsa itu. Sehingga muncul kemudahan terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan dibantu oleh masyarakat lain sehingga muncul hubungan timbal balik antar sesama masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya.

John locke menggambarkan keadaan alamiah manusia itu sebenarnya baik, manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak tergantung pada kehendak orang lain, semua memiliki hak yang sama dengan mempergunakan kemampuan mereka masing-masing. Namun dalam perkembangan lebih maju, manusia lebih terampil dan lebih rajin tentu akan menjadi lebih cepat kaya. Perkembangan ini akan menjadi perebutan tanah dan modal sehingga memunculkan suasana iri dan memusuhi.

Dengan adanya rasa pluralisme antar sesama masyarakat hal seperti tidak akan terjadi karena masyarakat itu sendiri telah dibekali rasa toleransi dan saling menghargai serta dibarengi dengan jiwa patriotisme. Namun tidaklah demikian untuk suatu negara. Sebagai suatu lembaga yang melibatkan manusia, sifat dan keadaan Negara ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Kita ketahui Indonesia memiliki beberapa agama, dimana masyarakatnya sendiri memiliki keyakinan yang kuat tentang agamanya masing-masing, selain itu masalah agama dan kepercayaan ini telah di atur dalam UUD 1945 pasal 29, jadi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap agama yang diyakininya. Kewajiban dari setiap manusia adalah melaksankan perintah dan syara’ sesuai dengan apa yang mereka yakini, kemudian haknya adalah masyarakat itu harus menghormati dan menghargai apa-apa yang yang diyakini dan dipedomani oleh masyarakat yang memiliki beda keyakinan dengan mereka.

Sebagai contoh ialah disuatu tempat terdapat sebuah pemukiman dimana dipemukiman itu terdapat masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dalam kondisi yang demikian kehidupan masyarakat disana berjalan aman dan rukun karena masyarakat yang berada dipemukiman itu telah membentuk rasa pluralism yaitu rasa saling menghormati dan toleransi terhadapa apa-apa yang dilakukan oleh tiap-tiap masyarakat.

2. Mewujudkan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasakan Pancasila

            Suatu bentuk perwujudan pancasila yang biasa dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk rumusan pancasila. Secara autentik bentuk rumusan pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Bentuk tersebut masih berwujud konsep pengertian yang merupakan dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam menegara. Sebagaimana berbagai hal di dunia ini dapat memiliki perwujudan sesuai dengan situasi dan kondisi, maka pancasila memiliki berbagai perwujudan. Misalnya air ( H2O ) yang biasa ditemukan dalam wujud air, dapat juga ditemukan dalam wujud es atau uap. Pancasila di samping berwujud sebagai rumusan konsep pengertian, tentunya juga memiliki berbagai perwujudan lain dalam kehidupan kita.

            Selain itu beberapa meyakinkan bahwa landasan moral bagi praktek-praktek tertentu dalam politik dan institusi bisa diawetkan dengan sistem budaya masyarakat setempat. Hahm (2003) menunjukkan beberapa tradisi di masyarakat Asia Timur dipengaruhi oleh Konfusianisme. Misalnya adalah seluruh anak-anak memiliki kewajiban moral yang mendalam untuk merawat orang tua mereka. Tradisi ini sangat kuat dan berakar di jantung Asia, yang lebih muda berpikir dimana mereka akan mendapatkan kebahagiaan masing-masing sementara itu mereka juga berhasil bisa melayani orang tua mereka dan keluarga mereka lainnya.

            Sebagai nilai, pancasila memuat suatu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan, mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan. Nilai merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku, dan segala manusia yang mendukungnya. Oleh karena itu sikap pluralisme terhadap bangsa sangat diperlukan karena tanpa adanya sikap itu, maka masyarakat hanya mementingkan dirinya sendiri saja kemudian muncul sikap egois dan berkurangnya sikap toleransi serta sikap saling menghargai antar sesama, walaupun itu dalam lingkungan keluarga sendiri.

            Setelah memahami nilai-nilai pancasila, sebagai yang harus diwujudkan serta pedoman untuk melaksanakannya, kita masih perlu menata dan menyusun serta mengatur sistem kehidupan bangsa Indonesia bagi terwujudnya nilai-nilai pancasila. Misalnya dalam mengusahakan persatuan bangsa Indonesia, kita perlu menyusun dan mengatur interaksi antar warga Negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, golongan, agama serta budaya. Demikian juga bagaimana mengatur kehidupan beragama agar kebebasan kehidupan beragama bisa terjamin.

            Seperti halnya semboyan Negara kita yaitu “ bhineka tunggal ika”, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya perbedaan itu muncul suatu rancangan baru yang pada akhirnya terbentuklah rasa nasionalisme dan rasa patriotism terhadapa tanah air Indonesia. Usaha-usaha ekstern, yang diharapkan bagi pelaksanaan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bersama bangsa indoneasia.

            Bila telah di tangkap atau dipahami serta tampak bernilai bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut akan memberi daya tarik bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Namun nilai-nilai pancasila tampaknya masih terlalu umum dan abstrak untuk dapat di tangkap oleh bangsa Indonesia pada umunya, maka masih perlu dijabarkan agar mudah di pahami dan tampak bernilai bagi bangsa Indonesia.

3. Multikulturalisme dan Pluralisme

Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Sedangkan pluralisme merupakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi.

A.    Pengertian Multikulturalisme dan Pluralisme

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu Negara.

Multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua bagian manusia terhadap kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Istilah multikulturalisme dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, yang pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya, dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama.

Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Kesadaran akan adanya keberagaman mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan ditanggapi secara positif. Pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme. Multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM (Hak Asasi Manusia), hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Sedangkan pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sebenarnya berbicara tentang konsep pluralisme, sama halnya membicarakan tentang sebuah konsep ‘kemajemukan atau keberagaman”, dimana jika kita kembali pada arti pluralisme itu sendiri bahwa pluralisme itu merupakan suatu “kondisi masyarakat yang majemuk”. Kemajemukan disini dapat berarti kemajemukan dalam beragama, sosial dan budaya. namun yang sering menjadi issu terhangat berada pada kemajemukan beragama. Pada prinsipnya, konsep pluralisme ini timbul setelah adanya konsep toleransi. jadi ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya maka lahirlah pluralisme itu. Dalam konsep pluralisme-lah bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, agama, ras, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh.

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan ‘klaim keberanan’ (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.

Lahirnya gagasan mengenai pluralisme (agama) sesungguhnya didasarkan pada sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah: Pertama, adanya keyakinan masing-masing pemeluk agama bahwa konsep ketuhanannyalah yang paling benar dan agamanyalah yang menjadi jalan keselamatan. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini bahwa merekalah umat pilihan. Menurut kaum pluralis, keyakinan-keyakinah inilah yang sering memicu terjadinya kerenggangan, perpecahan bahkan konflik antarpemeluk agama. Karena itu, menurut mereka, diperlukan gagasan pluralisme sehingga agama tidak lagi berwajah eksklusif dan berpotensi memicu konflik. Kedua, faktor kepentingan ideologis dari Kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan Kapitalisme global yang digalang Amerika Serikat untuk menghalang kebangkitan Islam.

Dalam sebuah masyarakat otoriter atau oligarkis, ada konsentrasi kekuasaan politik dan keputusan dibuat oleh hanya sedikit anggota. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralistis, kekuasaan dan penentuan keputusan (dan kemilikan kekuasaan) lebih tersebar. Dipercayai bahwa hal ini menghasilkan partisipasi yang lebih tersebar luas dan menghasilkan partisipasi yang lebih luas dan komitmen dari anggota masyarakat, dan oleh karena itu hasil yang lebih baik. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi di mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perhimpunan ilmiah.

Bisa diargumentasikan bahwa sifat pluralisme proses ilmiah adalah faktor utama dalam pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, pertumbuhan pengetahuan dapat dikatakan menyebabkan kesejahteraan manusiawi bertambah, karena, misalnya, lebih besar kinerja dan pertumbuhan ekonomi dan lebih baiklah teknologi kedokteran. Pluralisme juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universalnya masing-masing.

B.     Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Undang-Undang Indonesia

Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Banyak undang-undang dan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yaitu misalnya Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ada juga Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-Undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia.

C.     Multikulturalisme dan Pluralisme di Indonesia

Menurut sebagian tokoh di negara kita, multikulturalisme dan pluralisme yang ditangkap dan diterapkan di negara kita memiliki pemahaman dan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap individunya. Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, paham multikulturalisme dan pluralisme merupakan paham yang memberikan keadilan pada setiap orang yang berbudaya. Adian berpendapat bahwa multikulturalisme dan pluralisme yang difatwakan oleh MUI adalah salah. MUI menjabarkan definisinya dengan tidak boleh meyakini atau membenarkan bahkan melepaskan keyakinan agama. Adian tidak sependapat dengan fatwa yang dikeluakan MUI ini karena menurutnya paham ini membenarkan seluruh agama, tidak mengklaim agamanya yang paling benar.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional kita, Malik Fajar, juga memiliki pendapatnya sendiri tentang paham multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Malik Fajar  pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Karena itu di Indonesia perlu dikembangkan multikulturalisme dan pluralisme yang lurus dan seimbang agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam masyarakatnya.

Lain lagi dengan pendapat Mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, saat ini menurutnya pluralisme sedang berada di tengah cobaan, banyaknya kejadian yang menjadi penghalang dalam kebersamaan, sehingga pluralisme perlu untuk dirawat. Gus Dur menyatakan menyatakan perlunya merawat kemajemukan dalam bernegara untuk memperkuat ikatan nasionalisme Indonesia yang sangat jamak. Beliau juga menilai, selama ini negara tidak mampu bertindak secara tegas terhadap para kelompok antimultikultural dan antipluralis yang melanggar hukum. Negara seolah membiarkan kesalahpahaman tentang makna multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia terus berlanjut yang bahkan dapat menjurus ke perpecahan.

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut.

Kemudian sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia. Yaitu Pancasila, yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama ini. Termasuk dalam hal ini Pancasila haruslah terbuka. Harus memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik.

Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya dapat dilakukan dengan menerapkan sikap-sikap sebagai berikut:

a.       Manusia tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai dan makan diterapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya dan ungkapan-ungkapan bangsa.

b.      Keanekaragaman Budaya menunjukkan adanya visi dan sistem makan yang berbeda, sehingga budaya satu memerlukan budaya lain. Dengan mempelajari kebudayaan lain, maka akan memperluas cakrawala pemahaman akan makna multikulturalisme.

c.       Setiap kebudayaan secara Internal adalah majemuk, sehingga dialog berkelanjutan sangat diperlukan demi terciptanya persatuan.

d.      Paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan dan kepribadian.

e.       Integrasi sosial yang menjamin bahwa koordinasi tindakan politis tetap terpelihara melalui sarana-sarana hubungan antar pribadi dan antar komponen politik yang diatur secara resmi tanpa menghilangkan identitas masing-masing unsur kebudayaan.

f.       Sosialisasi yang menjamin bahwa konsepsi polotik yang disepakati harus mampu memberi ruang tindak bagi generasi mendatang dan penyelarasan konteks kehidupan individu dan kehidupan kolektif tetap terjaga.

Dapat dikatakan bahwa secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralis, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.
Dengan demikian kita melihat bahwa semboyan ‘Satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa dan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ masih jauh dari kenyataan sejarah. Semboyan tersebut masih merupakan mitos yang perlu didekatkan dengan realitas sejarah. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang kesemuanya itu akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukkan itu menjadi sesuatu yang tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.

4. Sumpah Pemuda dan Pluralisme Bangsa

Isi Sumpah Pemuda terdiri dari tiga poin, yaitu (1) berbangsa dan (2) bernegara satu, Indonesia. Sayangnya, pengucapannya pada poin ketiga, “Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia” sering mengalami kesalahan.

Kesalahannya adalah menyamakan kata-kata pertama dan terakhir pada poin ketiga dengan kata pertama dan terakhir pada poin pertama dan kedua. Kesalahan ini lebih karena adanya sikap ingin mudah menghafal sumpah itu sendiri dari aspek pengucapannya.   

Meskipun Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang kalimatnya relatif lebih pendek dibanding sumpah-sumpah lainnya, ia menunjukkan garis besar tentang Indonesia. Poin pertama dan kedua berisi kalimat yang bermakna masif, harga mati, satu, dan tidak ada kompromi, yaitu NKRI. Namun dalam kalimat yang pendek-pendek itu, tercakup juga pengakuan atas pluralisme Indonesia di bidang bahasa. Jika bahasa adalah bagian dari budaya, artinya yang diakui pluraismenya dalam Sumpah Pemuda bukan sekadar bahasa, tetapi juga budaya.

Ini yang membuat kita salut pada para pahlawan yang mencetuskan sumpah itu. Di masa perjuangan dengan segala keterbatasan, mereka masih begitu bijak memikirkan aspek pluralisme Indonesia. Mereka tidak mengambil jalan mudahnya saja mengonsep sumpah. Mereka tidak emosional apalagi muluk-muluk untuk berkomitmen hanya ada satu bahasa saja. Padahal, emosionalitas dan agak muluk adalah seperti energi yang dibutuhkan  di tengah perjuangan melawan penjajah.

Nyatanya, lebih muluk-muluk sumpah di jaman sekarang. Selain sumpahnya panjang-panjang, juga dianggap sebagai formalitas yang tak ada kaitannya dengan fakta dan realisasi. Bukti dari muluk-muluknya kita dalam sumpah itu adalah ketika kita salah mengucapkan poin terakhir Sumpah Pemuda menjadi, “Berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Apa mungkin kita hanya punya satu bahasa, hanya berbahasa Indonesia? Nyatanya, memang arah ke sana terlihat cukup kuat, yaitu menjadi masyarakat yang monolingual. Bahasa-bahasa daerah semakin punah.


5. Persepsi Politik Generasi Muda terhadap Pluralisme Bangsa

Kemajemukan bangsa Indonesia secara normatif tidak bisa diinterpretasikan akan mengancam stabilitas politik Indonesia, bahkan hal ini dapat menjadi langkah primordial dalam menyatukan keragaman tersebut. Dengan adanya peran aktif Generasi Muda sebagai pelaku dan pemerhati adanya prulalitas bangsa

PENUTUP

Kesimpulan

            Bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Setiap manusia memerlukan manusia lain dalam berbagai tingkatan kelembagaan. Di suatu Negara terutama di Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana kesemua perbedaan itu menjadi satu karena adanya rasa pluralisme dan patriotisme yang telah tertanam di tiap-tiap diri bangsa Indonesia itu sendiri. Karena adanya berbagai macam perbedaan itu muncul rasa saling menghormati dan toleransi yang mengakibatkan semakin kuatnya rasa pluralisme suatu bangsa itu.

            Dengan adanya rasa pluralisme antar sesama masyarakat hal seperti tidak akan terjadi karena masyarakat itu sendiri telah dibekali rasa toleransi dan saling menghargai serta dibarengi dengan jiwa patriotisme. Namun tidaklah demikian untuk suatu negara. Sebagai suatu lembaga yang melibatkan manusia, sifat dan keadaan Negara ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Suatu bentuk perwujudan pancasila yang biasa dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk rumusan pancasila. Secara autentik bentuk rumusan pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

            Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu Negara.

            Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan ‘klaim keberanan’ (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulgani, Roeslan.1979.Pengembangan Pancasila Di Indonesia.

Jakarta:Yayasan Idayu

Alfian.1993.Komunikasi Politik dan Sistem Poltik Indonesia.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Asdi, Endang Daruni.2003.Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila. Jogjakarta: Pustaka Raja

Azra, Azyumardi er al.2005.Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam,Bingkai Gagasan Yang Berserak.Bandung:Nuansa

Malik,Anis,Thoha.2007.Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis.Jakarta:Gema Insan

Zainuddin, Abdul Rahman.1992.Kekuasaan dan negara pemikiran politik Ibnu Khaldun.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *